Diperbarui:
AI Medis Setelah Beredar: Apa yang Dipantau dan Dicatat RS
Izin edar bukan akhir cerita. Kepmenkes 951/2026 mengatur pengawasan AI medis setelah beredar; ini yang bisa disiapkan administrasi dan keperawatan.
Saat sebuah perangkat lunak AI medis sudah mengantongi izin edar dan dipasang di rumah sakit, banyak tim menganggap urusan selesai. Padahal Kepmenkes HK.01.07/MENKES/951/2026 tentang Pedoman Izin Edar Alat Kesehatan Berbasis Perangkat Lunak (ditetapkan 7 September 2026) memuat satu bab khusus tentang pengawasan setelah produk beredar. Tulisan ini merangkum bab itu dan apa artinya bagi bagian administrasi dan keperawatan. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum.
Apa yang dipantau setelah beredar
Menurut Bab V pedoman tersebut, pengawasan oleh Menteri terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan rutin satu tahun sekali. Laporan pelaku usaha mencakup tiga hal:
- Penanganan keluhan. Paling sedikit memuat pengumpulan, pencatatan, evaluasi, dan tindak lanjut keluhan pengguna tentang keamanan, kemanfaatan, mutu, dan kinerja. Termasuk pemantauan dan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), tren keluhan, dan tindakan koreksi keamanan lapangan (Field Safety Corrective Action).
- Monitoring teknis. Memantau keamanan, kinerja, dan fungsi selama masa edar, termasuk kendala teknis dan kerentanan keamanan siber. Bila ada risiko yang perlu dikendalikan, dapat diterbitkan peringatan keamanan atau penarikan produk.
- Validasi kinerja klinis pascapemasaran. Memakai data yang relevan, termasuk data dunia nyata, untuk memeriksa keamanan, efektivitas, dan akurasi. Parameter yang dapat dipakai antara lain sensitivitas, spesifisitas, akurasi, konsistensi hasil, dan nilai prediktif.
Untuk perangkat yang memakai kecerdasan buatan, pedoman juga menyebut produsen wajib memantau kinerja model secara berkelanjutan setelah implementasi dan menerapkan pengendalian perubahan, termasuk risiko pembaruan atau pelatihan ulang.
Siapa yang punya kewajiban?
Pedoman menempatkan kewajiban pelaporan ini pada pelaku usaha, bukan pada rumah sakit. Teks yang saya baca tidak menyebut kewajiban pelaporan tertentu bagi rumah sakit sebagai pengguna. Namun, data keluhan, KTD, dan kinerja dunia nyata pada dasarnya lahir dari pemakaian di fasilitas seperti rumah sakit Anda. Karena itu masuk akal untuk menyiapkan diri.
Yang bisa disiapkan bagian administrasi dan keperawatan
Satu pintu pencatatan. Tentukan siapa yang mencatat keluhan atau kejadian yang diduga terkait AI (hasil yang janggal, peringatan yang tidak muncul, sistem lambat), sehingga tidak tercecer di tiap unit.
Tanyakan ke vendor sebelum tanda tangan. Bagaimana keluhan dari rumah sakit diteruskan dalam laporan penanganan keluhan? Bagaimana kami diberi tahu bila ada peringatan keamanan atau penarikan produk? Bagaimana versi atau pembaruan model dicatat?
Siapkan data yang bisa dipakai. Validasi pascapemasaran memerlukan data dunia nyata. Sepakati dalam kontrak data apa yang boleh dibagikan, dalam bentuk apa, dan bagaimana data pribadi pasien dilindungi.
Jangan memasukkan identitas pasien ke layanan AI di luar ketentuan rumah sakit. Pastikan juga alur ini sejalan dengan kebijakan keamanan informasi dan peraturan yang berlaku di rumah sakit Anda.
Ringkasan
- Kepmenkes 951/2026 mengatur pengawasan pascapemasaran: laporan keluhan dan KTD, monitoring teknis, validasi kinerja klinis, serta inspeksi lapangan rutin setahun sekali.
- Kewajiban pelaporan ada pada pelaku usaha; rumah sakit menjadi sumber datanya.
- Siapkan satu pintu pencatatan, pertanyaan kontrak untuk vendor, dan kesepakatan soal data.