Hospital AI Lab HOSPITAL AI LAB — informasi praktis AI kesehatan

Diperbarui:

Peta waktu digital kesehatan dan AI

"Rumah sakit kami wajib melakukan apa, dan sejak kapan?" Semakin banyak kabar tentang RME, SATUSEHAT, dan AI, semakin sulit menjawabnya. Halaman ini menyusun tanggal-tanggal yang tercantum dalam naskah resmi, lengkap dengan pasal dan sumbernya.

Diverifikasi: 31 Oktober 2026 · Untuk: bagian administrasi dan keperawatan rumah sakit

Ringkasnya: RME wajib sejak 31 Desember 2023 (Permenkes 24/2022); data kesehatan harus diproses dan disimpan di Indonesia (UU 17/2023, PP 28/2024); data kesehatan termasuk data pribadi spesifik menurut UU PDP (masa penyesuaian berakhir 17 Oktober 2024); dan Kepmenkes 951/2026 (7 September 2026) mengatur izin edar perangkat lunak dan AI yang bertujuan medis.

Cara membaca halaman ini
Setiap butir ditulis setelah naskah resminya dibuka dan dibaca. Kami tidak menambahkan tenggat yang hanya beredar di pemberitaan atau media sosial. Kewajiban tiap rumah sakit bergantung pada jenis fasilitasnya; rujuk naskah resmi dan konsultasikan dengan bagian hukum.

Tonggak yang sudah terjadi

  1. 1 September 2026
    Interoperabilitas Kemenkes meluncurkan SATUSEHAT RME Rekam medis pasien terhubung lintas fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional, menurut siaran pers Kemenkes.
  2. 7 September 2026
    Alat kesehatan Kepmenkes 951/2026 tentang izin edar alat kesehatan berbasis perangkat lunak Mencakup software sebagai alat kesehatan (SaMD), software di dalam alat kesehatan (SiMD), dan aplikasi kecerdasan buatan. AI dan machine learning hanya masuk kategori alat kesehatan bila bertujuan medis; penggunaan untuk fungsi non-medis seperti pengelolaan data administratif tidak termasuk definisi alat kesehatan. Alat kesehatan berbasis perangkat lunak impor tertentu perlu validasi klinis lokal di Indonesia.
  3. 26 Juli 2024
    Sistem informasi kesehatan PP 28/2024 ditetapkan Pasal 966: data kesehatan disimpan di pusat data di dalam wilayah Indonesia, wajib ada cadangan data, dan boleh memakai jasa pihak lain bila di dalam negeri, ada perjanjian kerja sama yang memuat kerahasiaan dan tingkat layanan, serta data tetap dimiliki dan dikendalikan penyelenggara.
  4. 31 Desember 2023
    Rekam medis Batas waktu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan RME Pasal 45 Permenkes 24/2022: seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME paling lambat 31 Desember 2023.
  5. 8 Agustus 2023
    Sistem informasi kesehatan UU 17/2023 tentang Kesehatan ditetapkan Penyelenggara sistem informasi kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mengintegrasikan sistemnya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 345 ayat 3) dan wajib memproses data kesehatan di wilayah Indonesia (Pasal 346 ayat 6). Hak pasien atas akses ke rekam medis ada di Pasal 276 huruf e.
  6. 17 Oktober 2022
    Data pribadi UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan Data dan informasi kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4). Pasal 74 memberi masa penyesuaian paling lama 2 tahun sejak diundangkan, jadi masa penyesuaian berakhir pada 17 Oktober 2024.
  7. 31 Agustus 2022
    Rekam medis Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis ditetapkan Mencabut Permenkes 269/2008. Mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik (RME): registrasi sistem elektronik di Kemenkes (Pasal 12), penyimpanan dan cadangan data (Pasal 20), keterhubungan dengan platform data kesehatan Kemenkes (Pasal 21), kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik (Pasal 22), dan penyimpanan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir (Pasal 39).

Tenggat yang akan datang

Kami belum menemukan tenggat baru untuk rumah sakit yang dapat diverifikasi dari naskah resmi, sehingga bagian ini sengaja kosong. Peraturan pelaksana UU PDP juga belum kami temukan naskah resminya, jadi isinya tidak kami uraikan. Peraturan baru dari JDIH Kemenkes muncul otomatis di Kalender regulasi.

Halaman yang saling melengkapi

Pertanyaan umum

Sejak kapan rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME)?
Pasal 45 Permenkes 24/2022 (ditetapkan 31 Agustus 2022) menyatakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME sesuai peraturan itu paling lambat 31 Desember 2023.
Apakah data pasien boleh disimpan di server atau cloud di luar negeri?
Pasal 966 PP 28/2024 menyatakan pangkalan data kesehatan berupa pusat data di dalam wilayah Indonesia, dan penyimpanan lewat jasa pihak lain pun harus dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia. Pasal 346 ayat 6 UU 17/2023 juga mewajibkan pemrosesan data dan informasi kesehatan di wilayah Indonesia. Transfer ke luar wilayah hanya untuk tujuan spesifik dan terbatas dengan izin Pemerintah Pusat (Pasal 349 ayat 7 UU 17/2023).
Apakah alat AI untuk urusan administrasi rumah sakit termasuk alat kesehatan?
Menurut Kepmenkes 951/2026, AI dan machine learning hanya termasuk kategori alat kesehatan bila memiliki tujuan medis yang dimaksudkan. Penggunaan untuk fungsi non-medis, termasuk pengelolaan data administratif dan penyimpanan data, tidak termasuk dalam definisi alat kesehatan. Penentuan untuk produk tertentu tetap perlu dicek pada naskah pedomannya.
Apakah masa penyesuaian UU Pelindungan Data Pribadi sudah berakhir?
Pasal 74 UU 27/2022 memberi waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan (17 Oktober 2022) untuk menyesuaikan pemrosesan data pribadi. Artinya masa penyesuaian berakhir pada 17 Oktober 2024.
Apakah ada tenggat baru yang sudah resmi untuk rumah sakit?
Di halaman ini hanya tercantum tanggal yang bersumber dari naskah resmi atau siaran pers instansi. Kami tidak menemukan tenggat baru yang dapat diverifikasi dari sumber resmi, sehingga tidak mencantumkannya. Pantau halaman "Kalender regulasi" untuk peraturan baru dari JDIH Kemenkes.

Sumber dan tanggal verifikasi

Sumber di atas diperiksa pada 31 Oktober 2026. Peraturan dan tata cara dapat berubah; selalu rujuk isi terbaru di halaman resmi sumbernya.

Isi situs ini adalah informasi umum untuk penelitian dan pendidikan. Isi ini tidak menggantikan diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu, bukan nasihat hukum, dan bukan rekomendasi keputusan pengadaan. Untuk peraturan dan kebijakan, selalu rujuk sumber primer resmi.