Diperbarui:
Daftar periksa keamanan data pasien
Kewajiban melindungi data pasien tersebar di beberapa peraturan: UU Pelindungan Data Pribadi, Permenkes tentang Rekam Medis, PP 28/2024, dan UU Kesehatan. Halaman ini menyusunnya menjadi daftar periksa yang bisa dicentang satu per satu.
Intinya: kegagalan pelindungan data pribadi harus diberitahukan secara tertulis kepada pasien dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam (UU PDP Pasal 46); data kesehatan disimpan di pusat data di Indonesia dengan cadangan data (PP 28/2024 Pasal 966); dan kerja sama penyimpanan dengan pihak lain tunduk pada Permenkes 24/2022 Pasal 22.
- Daftar ini bukan daftar periksa resmi pemerintah. Penulis menyusunnya dari pasal-pasal yang naskahnya sudah dibaca; setiap butir mencantumkan pasalnya, jadi mohon kembali ke naskah resmi.
- Peraturan pelaksana UU PDP (misalnya tentang tata cara sanksi) belum kami temukan naskah resminya, sehingga tidak dimasukkan.
- Kewajiban rinci bergantung pada jenis dan kewenangan fasilitas Anda. Rujuk bagian hukum untuk keputusan pada kasus tertentu.
A. Dasar pemrosesan dan hak pasien
Data dan informasi kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (UU PDP Pasal 4).
| No. | Yang perlu dipastikan | Dasar |
|---|---|---|
| 1 | Untuk setiap aliran data pasien sudah ditentukan dasar pemrosesannya: persetujuan eksplisit untuk tujuan tertentu, pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital, tugas kepentingan umum/pelayanan publik, atau kepentingan yang sah. | UU 27/2022 Pasal 20 |
| 2 | Permintaan pasien untuk memperbarui/memperbaiki data diselesaikan paling lambat 3 x 24 jam sejak diterima, dan hasilnya diberitahukan kepada pasien. | UU 27/2022 Pasal 30 |
| 3 | Akses pasien ke data pribadinya beserta rekam jejak pemrosesan diberikan paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima. | UU 27/2022 Pasal 32 |
| 4 | Pemrosesan dihentikan paling lambat 3 x 24 jam sejak pasien menarik persetujuan. | UU 27/2022 Pasal 40 |
| 5 | Seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi direkam (log). | UU 27/2022 Pasal 31 |
B. Keamanan rekam medis elektronik
| No. | Yang perlu dipastikan | Dasar |
|---|---|---|
| 6 | Ada langkah teknis operasional untuk melindungi data dan tingkat keamanan ditentukan menurut sifat dan risiko data. | UU 27/2022 Pasal 35 |
| 7 | Kerahasiaan terjaga, pihak yang terlibat dalam pemrosesan diawasi, dan pemrosesan tidak sah dicegah. | UU 27/2022 Pasal 36, 37, 38 |
| 8 | Akses tidak sah dicegah dengan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. | UU 27/2022 Pasal 39 |
| 9 | RME memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. | Permenkes 24/2022 Pasal 29 |
| 10 | Pimpinan fasilitas memberikan hak akses (input, perbaikan, melihat data) kepada tenaga kesehatan/tenaga lain, dan ini menjadi bagian dari SOP penyelenggaraan RME. | Permenkes 24/2022 Pasal 30 |
| 11 | Penyimpanan RME memakai server atau cloud yang tersertifikasi; ada cadangan data (backup) di lokasi berbeda dari fasilitas, dilakukan periodik, dan tertuang dalam SOP. | Permenkes 24/2022 Pasal 20 |
C. Vendor, cloud, dan lokasi data
Saat rumah sakit menyerahkan penyimpanan atau pengolahan data ke pihak lain, di sinilah risiko terbesar biasanya berada.
| No. | Yang perlu dipastikan | Dasar |
|---|---|---|
| 12 | Sistem elektronik RME yang dipakai sudah diregistrasikan di Kemenkes (termasuk lokasi penyimpanan data), dan penyelenggara sistem elektronik terdaftar di sektor kesehatan. | Permenkes 24/2022 Pasal 9 ayat 3, Pasal 12 |
| 13 | Jika penyimpanan dikerjasamakan karena keterbatasan sumber daya: penyelenggara sistem elektronik punya fasilitas penyimpanan di dalam negeri, mendapat rekomendasi unit data dan informasi Kemenkes, dilarang membuka/mengambil/memanipulasi/memanfaatkan data, larangan itu dituangkan dalam pakta integritas atau NDA, dan rumah sakit memperoleh akses tidak terbatas ke data. | Permenkes 24/2022 Pasal 22 |
| 14 | Data kesehatan disimpan di pusat data di dalam wilayah Indonesia; bila memakai jasa pihak lain, perjanjian memuat paling sedikit kerahasiaan, tingkat layanan, dan target tingkat layanan, dan data tetap dimiliki dan dikendalikan penyelenggara. | PP 28/2024 Pasal 966 |
| 15 | Pemrosesan data dan informasi kesehatan dilakukan di wilayah Indonesia; transfer ke luar wilayah hanya untuk tujuan spesifik dan terbatas dengan izin Pemerintah Pusat. | UU 17/2023 Pasal 346 ayat 6, Pasal 349 ayat 7 |
| 16 | Jika data pribadi dikirim ke luar wilayah Indonesia: dipastikan negara penerima memiliki pelindungan setara atau lebih tinggi; jika tidak, ada pelindungan yang memadai dan mengikat; jika keduanya tidak terpenuhi, diperlukan persetujuan pasien. | UU 27/2022 Pasal 56 |
| 17 | RME terhubung/terinteroperabilitas dengan platform data kesehatan Kemenkes, dan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. | Permenkes 24/2022 Pasal 21; UU 17/2023 Pasal 345 ayat 3 |
D. Ketika terjadi kegagalan pelindungan data
| No. | Yang perlu dipastikan | Dasar |
|---|---|---|
| 18 | Ada prosedur memberi pemberitahuan tertulis kepada pasien dan lembaga yang berwenang paling lambat 3 x 24 jam sejak kegagalan pelindungan data pribadi. | UU 27/2022 Pasal 46 ayat 1 |
| 19 | Pemberitahuan memuat minimal: data pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana terungkap; upaya penanganan dan pemulihan oleh pengendali data. | UU 27/2022 Pasal 46 ayat 2 |
| 20 | Dalam hal tertentu (penjelasan pasal memberi contoh: mengganggu pelayanan publik atau berdampak serius pada kepentingan masyarakat) ada rencana pemberitahuan kepada masyarakat. | UU 27/2022 Pasal 46 ayat 3 dan penjelasannya |
Cara memakainya (saran penulis)
Berikut saran penulis, bukan kewajiban hukum.
- Bagi menjadi "sudah, belum, tidak yakin". Butir yang tidak yakin ditanyakan ke TI atau vendor.
- Mulai dari bagian C (vendor dan cloud). Bagian ini butuh kerja sama pihak luar sehingga biasanya paling lama.
- Buat kartu satu halaman untuk insiden. Siapa yang melapor, kepada siapa, dan batas 3 x 24 jam, ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan malam dan akhir pekan.
- Gunakan standar yang sama saat menilai layanan AI. Apakah vendor dapat mengakses data rumah sakit, di mana data disimpan, dan apa jaminan kontraknya (butir 12–17).
Pertanyaan untuk vendor dapat memakai "20 pertanyaan untuk vendor" di Contoh dokumen.
Pertanyaan umum
- Dalam berapa lama rumah sakit harus memberi tahu pasien jika data bocor?
- Pasal 46 ayat 1 UU 27/2022: dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga. Pemberitahuan minimal memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan.
- Apa sanksinya jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi?
- Pasal 57 UU 27/2022 mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sejumlah pasal (termasuk Pasal 46 ayat 1 dan 3) berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan/atau denda administratif. Besaran denda dan tata caranya tidak kami uraikan di sini.
- Bolehkah rumah sakit menyimpan rekam medis elektronik di cloud?
- Permenkes 24/2022 Pasal 20 ayat 3 menyebut media penyimpanan digital dapat berupa server atau sistem komputasi awan (cloud) yang tersertifikasi, dengan cadangan data di lokasi berbeda. PP 28/2024 Pasal 966 menambahkan bahwa pusat data harus berada di dalam wilayah Indonesia. Syarat lengkap ada pada pasal-pasal tersebut.
Sumber dan tanggal verifikasi
- JDIH Komdigi — UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — PP 28/2024 (pelaksanaan UU 17/2023) (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — UU 17/2023 tentang Kesehatan (dibuka di tab baru)
Sumber di atas diperiksa pada 31 Oktober 2026. Peraturan dan tata cara dapat berubah; selalu rujuk isi terbaru di halaman resmi sumbernya.
Isi situs ini adalah informasi umum untuk penelitian dan pendidikan. Isi ini tidak menggantikan diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu, bukan nasihat hukum, dan bukan rekomendasi keputusan pengadaan. Untuk peraturan dan kebijakan, selalu rujuk sumber primer resmi.