Diperbarui:
Contoh kebijakan AI generatif dan 20 pertanyaan untuk vendor
"Tidak tahu mulai menulis dari mana" adalah keluhan banyak rumah sakit. Di sini ada empat draf: tekan tombol untuk menyalin, lalu ganti garis bawah (__) dengan isi rumah sakit Anda.
Ini draf buatan penulis, bukan nasihat hukum, dan bukan versi yang "tinggal salin sudah cukup". Sesuaikan dengan ukuran, sistem, dan kontrak rumah sakit Anda, lalu minta bagian hukum/kepatuhan memeriksanya sebelum dijadikan dokumen resmi.
Isi halaman
- 1. Kebijakan penggunaan AI generatif
- 2. Dua puluh pertanyaan untuk vendor
- 3. Pemberitahuan untuk pasien
- 4. Kartu kontak insiden data pasien
Penjelasan terkait: Peta waktu, Daftar periksa RME dan vendor, dan Daftar periksa keamanan data pasien.
1. Kebijakan penggunaan AI generatif
Satu halaman yang dapat diberikan kepada karyawan. Gantilah tanda __ dengan isi rumah sakit Anda.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN AI GENERATIF DI RS __ (DRAF) 1. Tujuan Mengatur penggunaan alat AI generatif (mis. chatbot, alat ringkasan, alat terjemahan) oleh karyawan RS __. 2. Data yang TIDAK boleh dimasukkan - Nama, NIK, nomor rekam medis, alamat, atau isi rekam medis pasien. - Gambar atau rekaman yang memungkinkan pasien dikenali. - Dokumen kontrak, data keuangan, atau data kepegawaian yang rahasia. 3. Penggunaan yang diizinkan (contoh) - Menyusun draf surat/pengumuman internal tanpa data pasien. - Merapikan bahasa dokumen umum yang tidak rahasia. 4. Hasil AI adalah draf Pengguna wajib memeriksa isi (fakta, angka, nama, rujukan) sebelum dipakai. Tanggung jawab atas hasil tetap pada pengguna. 5. Alat yang disetujui Hanya alat dalam daftar yang ditetapkan __ (bagian TI/Hukum). Alat di luar daftar tidak dipakai untuk pekerjaan RS. 6. Pelaporan Dugaan data pasien masuk ke alat AI dilaporkan segera ke __ (nomor/ekstensi: __). 7. Peninjauan Kebijakan ini ditinjau setiap __ bulan dan saat ada peraturan baru.
Dasar draf ini
- Larangan memasukkan data pasien dilandaskan pada kewajiban pelindungan data: data kesehatan termasuk data pribadi spesifik (UU 27/2022 Pasal 4) dan pengendali data wajib menjaga kerahasiaan (Pasal 36).
- Draf ini adalah usulan penulis; Permenkes 24/2022 mengatur hak akses RME oleh pimpinan fasilitas dalam SOP (Pasal 30).
2. Dua puluh pertanyaan untuk vendor
Cetak dan bawa ke rapat presentasi vendor. Catat jawabannya secara tertulis.
20 PERTANYAAN UNTUK VENDOR AI / RME (DRAF) Status produk 1. Apa tujuan penggunaan produk? Tuliskan dalam dokumen, bukan hanya di presentasi. 2. Menurut vendor, apakah produk ini alat kesehatan? Jika bukan, apa alasannya? Jika ya, apa nomor izin edarnya? 3. Jika produk impor dan dinyatakan alat kesehatan: bagaimana status validasi klinis lokal di Indonesia? Data dan lokasi 4. Di mana data disimpan (kota, penyedia pusat data)? Apakah seluruhnya di dalam wilayah Indonesia? 5. Apakah ada data atau metadata yang dikirim ke luar negeri? Untuk tujuan apa, atas dasar apa? 6. Siapa saja (termasuk subkontraktor) yang dapat mengakses data rumah sakit? 7. Apakah data rumah sakit dipakai untuk melatih atau menyempurnakan model? Jika ya, atas dasar apa dan dapatkah ditolak? 8. Siapa yang memiliki dan mengendalikan data? Tuliskan dalam kontrak. Regulasi RME 9. Apakah sistem terdaftar sebagai sistem elektronik di Kemenkes dan PSE di sektor kesehatan? 10. Apakah sistem interoperabel dengan platform data kesehatan Kemenkes / SATUSEHAT? 11. Bagaimana pengaturan hak akses (input, perbaikan, melihat) dan jejak log? 12. Bagaimana backup dilakukan (lokasi berbeda, periodik)? Keamanan dan insiden 13. Dalam berapa jam vendor memberi tahu rumah sakit setelah mengetahui insiden? (RS perlu memberi pemberitahuan tertulis kepada pasien dan lembaga dalam 3 x 24 jam.) 14. Informasi apa yang vendor berikan saat insiden (data yang terungkap, waktu dan cara, upaya pemulihan)? 15. Apakah ada sertifikasi/audit keamanan pihak ketiga? Dapatkah buktinya dilihat? Kinerja dan kontrak 16. Angka akurasi/efisiensi diukur pada data siapa, di mana, dan dengan pembanding apa? Adakah penilaian independen? 17. Bagaimana pembaruan model diberitahukan dan divalidasi ulang? 18. Apa yang terjadi jika layanan terhenti? Bagaimana RS kembali ke alur manual? 19. Bagaimana data dikembalikan dan dimusnahkan saat kontrak berakhir, dan siapa yang memastikan? 20. Siapa menanggung tanggung jawab dan biaya bila terjadi kesalahan atau insiden?
Dasar draf ini
- Butir 2–3: Kepmenkes 951/2026 (tujuan medis menentukan status alat kesehatan; validasi klinis lokal untuk impor tertentu).
- Butir 4–8: PP 28/2024 Pasal 966; UU 17/2023 Pasal 346 ayat 6 dan Pasal 349 ayat 7; UU 27/2022 Pasal 56; Permenkes 24/2022 Pasal 22.
- Butir 9–12: Permenkes 24/2022 Pasal 9, 12, 20, 21, 30.
- Butir 13–14: UU 27/2022 Pasal 46 (pemberitahuan tertulis 3 x 24 jam dengan isi minimal).
- Butir 15–20: saran penulis, bukan kewajiban hukum.
3. Pemberitahuan untuk pasien
Contoh singkat agar pasien tahu bahwa rumah sakit memakai AI. Sesuaikan dengan praktik sebenarnya.
PEMBERITAHUAN UNTUK PASIEN (DRAF) RS __ menggunakan alat berbantuan AI untuk __ (mis. membantu merapikan catatan administrasi). - AI hanya membantu; keputusan tentang perawatan Anda tetap diambil oleh tenaga kesehatan. - AI dapat membuat kesalahan. Jika ada hal yang tampak tidak sesuai, silakan sampaikan kepada petugas. - Data Anda diproses untuk tujuan __ dan disimpan di __ (di dalam Indonesia). - Anda berhak meminta informasi tentang data kesehatan Anda dan akses ke rekam medis Anda. - Jika kami perlu merekam suara atau gambar sebagai bagian dari penggunaan alat ini, kami akan menjelaskan tujuannya lebih dulu dan meminta persetujuan Anda. Pertanyaan: hubungi __ (telepon/ekstensi: __).
Dasar draf ini
- Pasien berhak memperoleh informasi tentang data kesehatannya dan akses ke rekam medis (UU 17/2023 Pasal 4 ayat 1 huruf j, Pasal 276 huruf e).
- Persetujuan eksplisit untuk tujuan tertentu merupakan salah satu dasar pemrosesan (UU 27/2022 Pasal 20).
4. Kartu kontak insiden data pasien
Jadikan alur pelaporan sebagai satu kartu yang dapat diisi, dan simpan di tempat yang mudah ditemukan malam dan akhir pekan.
KARTU KONTAK INSIDEN DATA PASIEN (DRAF) Waktu mengetahui insiden: __/__/__ __:__ (batas pemberitahuan tertulis 3 x 24 jam: __/__/__ __:__) Pelapor: __ Unit: __ Ringkasan: data apa, sistem apa, perkiraan jumlah pasien, apakah masih berlangsung? __ Kontak (siapkan sebelum insiden terjadi) Penanggung jawab keamanan informasi / TI: __ (HP: __) Direksi / pimpinan: __ (HP: __) Hukum / kepatuhan: __ (HP: __) Juru bicara / humas: __ (HP: __) Vendor terkait: __ (nomor darurat 24 jam: __) Isi pemberitahuan tertulis (minimal): data pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana terungkap; upaya penanganan dan pemulihan. Penerima: pasien yang terdampak; lembaga yang berwenang (cari nama dan kanal resmi pada saat itu); masyarakat bila termasuk "hal tertentu". Dicatat: __ (siapa yang menghubungi siapa, kapan).
Dasar draf ini
- UU 27/2022 Pasal 46: pemberitahuan tertulis kepada pasien dan lembaga paling lambat 3 x 24 jam, dengan isi minimal tertentu; pemberitahuan kepada masyarakat dalam hal tertentu.
Sumber dan tanggal verifikasi
- JDIH Komdigi — UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — PP 28/2024 (pelaksanaan UU 17/2023) (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — UU 17/2023 tentang Kesehatan (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — Kepmenkes HK.01.07/MENKES/951/2026 tentang Pedoman Izin Edar Alat Kesehatan Berbasis Perangkat Lunak (dibuka di tab baru)
Sumber di atas diperiksa pada 31 Oktober 2026. Peraturan dan tata cara dapat berubah; selalu rujuk isi terbaru di halaman resmi sumbernya.
Isi situs ini adalah informasi umum untuk penelitian dan pendidikan. Isi ini tidak menggantikan diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu, bukan nasihat hukum, dan bukan rekomendasi keputusan pengadaan. Untuk peraturan dan kebijakan, selalu rujuk sumber primer resmi.