Diperbarui:
Kalender regulasi dan acara
Ingin tahu peraturan baru apa yang terbit dan acara apa yang ada? Peraturan dikumpulkan otomatis dari JDIH Kemenkes; hanya yang berhubungan dengan RME, SATUSEHAT, AI, dan alat kesehatan yang ditampilkan.
Peraturan baru dari JDIH Kemenkes
- 14 September 2026
- 14 September 2026
- 7 September 2026
- 6 Maret 2026
- 28 November 2025
Tenggat yang akan datang
Belum ada tenggat baru yang dapat kami verifikasi dari naskah resmi. Tonggak yang sudah lewat ada di Peta waktu.
Pelatihan, webinar, dan acara terbaru
Dikumpulkan otomatis dari PERSI, Kemenkes, PORMIKI, dan pemberitaan. Tanggal adalah tanggal terbit info, bukan tanggal acara; waktu acara dan kuota ada di sumber aslinya.
- TEP UI bantu permudah rujukan pasien Teluk Wondama lewat pelatihan RME (dibuka di tab baru)
ANTARA · 5 Oktober - “Workshop Penguatan Koding iDRG : Menuju Klaim Yang Valid dan Berbasis Bukti (dibuka di tab baru)
PERSI · 2 Juli - HUT PERSI ke-48, Usung Tema Rumah Sakit Tumbuh dan Tangguh di Era Kecerdasan Buatan (dibuka di tab baru)
PERSI · 11 April - Kemenkes Luncurkan Healthcare AI Hackathon 2025: Kolaborasi Inovator untuk Masa Depan Kesehatan Indonesia (dibuka di tab baru)
Kemenkes · 14 Oktober - Workshop Nasional iDRG Berjalan Lancar: Wujud Nyata Kesiapan Transformasi Pelayanan Kesehatan (dibuka di tab baru)
PORMIKI · 7 September - Sebanyak 700 RS Ikuti Webinar Implementasi AI dan Sistem Analitik (dibuka di tab baru)
PERSI · 4 September - ISM PERSI, Oracle, dan Mega Buana Teknologi Gelar Webinar Keamanan Digitalisasi RS dan Privasi Data Pasien (dibuka di tab baru)
PERSI · 31 Juli - Workshop INACBG dan iDRG Guna Optimalisasi Klaim JKN Tanpa Fraud (dibuka di tab baru)
PERSI · 16 Juni
Sumber dan tanggal verifikasi
Sumber di atas diperiksa pada 31 Oktober 2026. Peraturan dan tata cara dapat berubah; selalu rujuk isi terbaru di halaman resmi sumbernya.
Isi situs ini adalah informasi umum untuk penelitian dan pendidikan. Isi ini tidak menggantikan diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu, bukan nasihat hukum, dan bukan rekomendasi keputusan pengadaan. Untuk peraturan dan kebijakan, selalu rujuk sumber primer resmi.