Hospital AI Lab HOSPITAL AI LAB — informasi praktis AI kesehatan

Diperbarui:

Data Pasien ke AI Luar Negeri: Aturan UU dan PP 28/2024

Data kesehatan wajib disimpan di pusat data dalam negeri, dan transfer ke luar negeri butuh izin Menteri. Apa artinya bagi layanan AI asing?

Banyak layanan kecerdasan artifisial (AI) berjalan di server luar negeri. Jika rumah sakit mengirim data pasien ke layanan seperti itu, dua pertanyaan muncul: di mana data diproses dan disimpan, dan apakah ada transfer ke luar Indonesia? Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Artikel ini merangkum pasal-pasal yang relevan. Untuk ketentuan penyimpanan rekam medis, lihat artikel sebelumnya.

Apa kata UU 17/2023

Fasilitas pelayanan kesehatan termasuk penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dan wajib mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 345).

  • Pemrosesan di Indonesia (Pasal 346 ayat 6 dan 7). Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan data dan informasi kesehatan di wilayah Indonesia. Pemrosesan di luar wilayah Indonesia dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Transfer ke luar negeri (Pasal 349 ayat 7). Data dan informasi yang dikelola penyelenggara dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan yang spesifik dan terbatas, dengan izin dari Pemerintah Pusat.
  • Catatan pemrosesan (Pasal 349 ayat 11). Penyelenggara wajib mencatat riwayat pemrosesan data dan informasi.
  • Persetujuan (Pasal 351 ayat 2). Pemrosesan yang menggunakan data kesehatan individu wajib mendapat persetujuan pemilik data dan/atau memenuhi dasar pemrosesan lain menurut peraturan pelindungan data pribadi.

Apa kata PP 28/2024

  • Penyimpanan (Pasal 966). Basis datanya berupa pusat data yang berada di dalam wilayah Indonesia, memakai server, komputasi awan, dan/atau media lain, dengan cadangan data. Penyimpanan boleh memakai jasa dan fasilitas milik pihak lain, dengan syarat: dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia; berdasarkan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit kerahasiaan, tingkat layanan, dan target tingkat layanan; data dimiliki dan dikendalikan penuh oleh penyelenggara; dan pihak itu memenuhi kewajiban prosesor data. Penyelenggara juga wajib mencatat riwayat pengelolaan data, termasuk data yang dimusnahkan.
  • Transfer ke luar negeri (Pasal 972). Transfer ke luar wilayah hukum Indonesia dilakukan untuk tujuan spesifik dan terbatas: penanggulangan KLB, wabah, ibadah haji, perjanjian alih material, kerja sama internasional di bidang kesehatan, atau tujuan penggunaan data kesehatan lainnya. Transfer harus mendapat izin Menteri dan memenuhi persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah.
  • Penyebutan AI (Pasal 1021 ayat 4). Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional dapat berupa rekam medis elektronik, telemedisin, telekesehatan, robotik, dan kecerdasan buatan.

Yang perlu ditanyakan pada vendor AI

Ini pembacaan kami atas teks peraturan, bukan tafsir resmi Kemenkes. Teks yang kami baca hanya menyebut AI di Pasal 1021, sehingga apakah pengiriman data ke layanan AI asing dihitung sebagai “transfer” atau “pemrosesan di luar wilayah” sebaiknya dikonfirmasi ke Kemenkes atau penasihat hukum.

  1. Di negara mana data diproses dan disimpan, dan di mana perusahaan itu terdaftar?
  2. Apakah ada data kesehatan yang keluar dari Indonesia? Jika ya, untuk tujuan yang mana dalam daftar Pasal 972, dan apakah izin Menteri sudah ada?
  3. Apakah perjanjian memuat kerahasiaan, tingkat layanan, dan target tingkat layanan, serta menegaskan bahwa rumah sakit tetap memiliki dan mengendalikan data?
  4. Apakah vendor mencatat riwayat pemrosesan dan dapat menyerahkannya kepada rumah sakit?
  5. Apakah dasar hukumnya jelas, yaitu persetujuan pasien atau dasar lain menurut peraturan pelindungan data pribadi?

Rangkuman

  • UU 17/2023 mewajibkan penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, memproses data kesehatan di Indonesia.
  • Transfer ke luar negeri hanya untuk tujuan spesifik dan terbatas, dengan izin Pemerintah Pusat atau Menteri (UU Pasal 349 ayat 7, PP Pasal 972).
  • PP 28/2024 Pasal 966 mensyaratkan pusat data di dalam negeri dan perjanjian kerja sama dengan isi minimum bila memakai jasa pihak lain.
  • Tanyakan lokasi data, izin transfer, isi perjanjian, dan catatan pemrosesan sebelum memakai layanan AI asing.

Sumber


Konten di situs ini bersifat informasi umum untuk tujuan penelitian dan edukasi, dan bukan pengganti diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu.

Artikel ini bagian dari seri

Lihat semua seri

← Blog