Diperbarui:
Fakta kunci RME, data pasien, dan AI rumah sakit
Jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul di rapat pengadaan dan kepatuhan. Setiap jawaban ditulis setelah naskah resminya dibuka, dan mencantumkan pasal serta tautan sumber primernya.
Ringkasnya: RME wajib sejak 31 Desember 2023 dan disimpan paling singkat 25 tahun; data kesehatan diproses dan disimpan di Indonesia; kebocoran data pribadi diberitahukan tertulis dalam 3 x 24 jam; AI hanya termasuk alat kesehatan bila bertujuan medis (Kepmenkes 951/2026).
Salin jawaban beserta pasalnya, lalu rujuk naskah resmi untuk bunyi lengkap. Halaman ini tidak memuat tenggat atau ketentuan yang naskah resminya belum kami baca, dan bukan nasihat hukum.
Rekam medis elektronik · Lokasi dan penyimpanan data · Data pribadi pasien · AI dan alat kesehatan · SATUSEHAT · Hak pasien
Rekam medis elektronik
- Sejak kapan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik?
-
Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan RME sesuai Permenkes 24/2022 paling lambat 31 Desember 2023.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 45 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Berapa lama data rekam medis elektronik disimpan?
-
Paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah itu data dapat dikecualikan dari pemusnahan bila masih akan dipakai.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 39 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apakah sistem elektronik RME harus diregistrasikan?
-
Ya. Fasilitas penyelenggara RME atau penyelenggara sistem elektronik wajib meregistrasi sistem yang dipakai di Kemenkes, dengan dokumen yang paling sedikit memuat nama sistem, dokumentasi, fitur, lokasi penyimpanan data, variabel dan metadata, serta daftar fasilitas pengguna.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 12 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apakah RME harus terhubung dengan platform data kesehatan Kemenkes?
-
Ya. RME yang disimpan fasilitas harus terhubung atau terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola Kemenkes.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 21 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa syarat cadangan data (backup) RME?
-
Fasilitas yang menyimpan RME secara digital wajib memiliki cadangan data. Cadangan diletakkan di tempat berbeda dari lokasi fasilitas, dilakukan periodik, dan tertuang dalam SOP.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 20 ayat 4–5 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa syarat bila penyimpanan RME dikerjasamakan dengan penyelenggara sistem elektronik?
-
Bila sumber daya terbatas, kerja sama boleh dilakukan dengan penyelenggara yang punya fasilitas penyimpanan di dalam negeri dan mendapat rekomendasi unit data dan informasi Kemenkes. Penyelenggara dilarang membuka, mengambil, memanipulasi, merusak, atau memanfaatkan data; larangan itu dituangkan dalam pakta integritas atau NDA, dan fasilitas harus memperoleh akses tidak terbatas ke data.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 22 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Siapa yang memberikan hak akses RME dan apa jenisnya?
-
Pimpinan fasilitas memberikan hak akses kepada tenaga kesehatan atau tenaga lain. Haknya terdiri atas penginputan data, perbaikan data, dan melihat data, dan menjadi bagian dari SOP penyelenggaraan RME.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 30 · sumber primer (dibuka di tab baru)
Lokasi dan penyimpanan data
- Di mana data kesehatan harus disimpan?
-
Pangkalan data kesehatan berupa pusat data di dalam wilayah Indonesia, dengan cadangan data. Bila memakai jasa pihak lain, harus dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia, berdasarkan perjanjian yang memuat paling sedikit kerahasiaan, tingkat layanan, dan target tingkat layanan.
Dasar: PP 28/2024 Pasal 966 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apakah pemrosesan data dan informasi kesehatan harus di Indonesia?
-
Penyelenggara sistem informasi kesehatan wajib memproses data dan informasi kesehatan di wilayah Indonesia. Pemrosesan di luar wilayah dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dasar: UU 17/2023 Pasal 346 ayat 6–7 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Bolehkah data kesehatan ditransfer ke luar wilayah Indonesia?
-
Dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan yang spesifik dan terbatas dengan izin dari Pemerintah Pusat.
Dasar: UU 17/2023 Pasal 349 ayat 7 · sumber primer (dibuka di tab baru)
Data pribadi pasien
- Apakah data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik?
-
Ya. UU PDP menyebut data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 4 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa saja dasar pemrosesan data pribadi?
-
Persetujuan eksplisit untuk tujuan tertentu; pemenuhan perjanjian; pemenuhan kewajiban hukum pengendali data; pelindungan kepentingan vital; pelaksanaan tugas kepentingan umum atau pelayanan publik; dan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 20 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Dalam berapa lama kebocoran data pribadi harus diberitahukan?
-
Pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 46 ayat 1 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa isi minimal pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi?
-
Data pribadi yang terungkap; kapan dan bagaimana data terungkap; dan upaya penanganan serta pemulihan oleh pengendali data. Dalam hal tertentu pengendali data juga wajib memberi tahu masyarakat.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 46 ayat 2–3 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Berapa lama pengendali data harus memenuhi permintaan akses, perbaikan, atau penarikan persetujuan?
-
Akses diberikan paling lambat 3 x 24 jam sejak permintaan diterima (Pasal 32); pembaruan atau perbaikan data paling lambat 3 x 24 jam (Pasal 30); penghentian pemrosesan paling lambat 3 x 24 jam sejak penarikan persetujuan diterima (Pasal 40).
Dasar: UU 27/2022 Pasal 30, 32, 40 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa syarat mentransfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia menurut UU PDP?
-
Pengendali wajib memastikan negara penerima memiliki tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi; bila tidak, harus ada pelindungan yang memadai dan mengikat; bila keduanya tidak terpenuhi, diperlukan persetujuan subjek data.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 56 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa jenis sanksi administratif UU PDP?
-
Peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan; penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 57 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Kapan masa penyesuaian UU PDP berakhir?
-
Pasal 74 memberi waktu paling lama 2 tahun sejak diundangkan. UU diundangkan 17 Oktober 2022, sehingga masa penyesuaian berakhir 17 Oktober 2024.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 74 · sumber primer (dibuka di tab baru)
AI dan alat kesehatan
- Kapan AI termasuk alat kesehatan?
-
AI dan machine learning hanya termasuk kategori alat kesehatan apabila memiliki tujuan medis yang dimaksudkan.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 Bab II (bagian AI) · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apakah AI untuk administrasi rumah sakit termasuk alat kesehatan?
-
Tidak, bila fungsinya non-medis, termasuk pengelolaan data administratif, penyimpanan data, atau fungsi operasional yang tidak memengaruhi fungsi alat kesehatan. Aturan pelindungan data pribadi tetap berlaku.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 Bab II (bagian AI) · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apa beda SaMD dan SiMD?
-
SaMD adalah alat kesehatan berbasis perangkat lunak yang dapat berdiri sendiri dan dipakai untuk satu atau lebih tujuan medis. SiMD adalah perangkat lunak yang tertanam dan menjadi bagian dari alat kesehatan untuk mengontrol kinerja atau memberi fungsi tertentu.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 Bab I dan II · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Kapan produk perangkat lunak impor perlu validasi klinis lokal?
-
Untuk produk impor tertentu: yang dikembangkan lebih lanjut atau dilatih ulang dengan data yang merepresentasikan populasi Indonesia, dan/atau yang memakai AI berisiko sedang hingga tinggi untuk diagnosis, skrining, atau keputusan klinis. Hasilnya wajib disampaikan paling lama 1 tahun sejak izin edar terbit.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 (dokumen hasil pengujian) · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Dokumen apa yang diminta untuk pendaftaran alat kesehatan dengan AI?
-
Informasi desain, pengembangan, validasi, dan pengendalian sistem AI (Tabel 3.1), termasuk dataset input dan evaluasi kinerja pada dataset pengujian yang independen dari dataset pelatihan, dengan metrik seperti akurasi, confusion matrix, atau AUC. Untuk model generatif atau LLM ditambah pengendalian keluaran, mitigasi halusinasi, dan pembatasan penggunaan.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 Tabel 3.1 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Seberapa matang produk inovasi digital kesehatan yang diajukan izin edar?
-
Produk inovasi digital kesehatan yang diajukan sebagai alat kesehatan wajib telah mencapai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 9, yaitu terbukti berfungsi di lingkungan operasional sebenarnya.
Dasar: Kepmenkes 951/2026 · sumber primer (dibuka di tab baru)
SATUSEHAT
- Apakah sistem informasi kesehatan harus terhubung ke sistem nasional?
-
Penyelenggara sistem informasi kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, wajib mengintegrasikan sistemnya dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
Dasar: UU 17/2023 Pasal 345 ayat 3 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Kapan SATUSEHAT RME diluncurkan?
-
Kemenkes meluncurkan SATUSEHAT RME pada 1 September 2026 untuk menghubungkan rekam medis pasien lintas fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional.
Dasar: Siaran pers Kemenkes, 1 September 2026 · sumber primer (dibuka di tab baru)
Hak pasien
- Apakah pasien berhak mengakses isi rekam medisnya?
-
Ya. Pasien berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. Isi rekam medis adalah milik pasien dan disampaikan kepada pasien.
Dasar: UU 17/2023 Pasal 276 huruf e; Permenkes 24/2022 Pasal 26 ayat 1–2 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Kapan rekam medis boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain?
-
Kepada keluarga terdekat bila pasien berusia di bawah 18 tahun dan/atau dalam keadaan darurat; kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pasien.
Dasar: Permenkes 24/2022 Pasal 26 ayat 3–5 · sumber primer (dibuka di tab baru)
- Apakah pasien dapat menolak keputusan yang hanya berdasarkan pemrosesan otomatis?
-
Subjek data berhak mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang naskahnya belum kami temukan.
Dasar: UU 27/2022 Pasal 10 ayat 1 · sumber primer (dibuka di tab baru)
Lanjutkan ke
Sumber dan tanggal verifikasi
- JDIH Kemenkes — Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis (dibuka di tab baru)
- JDIH Komdigi — UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — UU 17/2023 tentang Kesehatan (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — PP 28/2024 (pelaksanaan UU 17/2023) (dibuka di tab baru)
- JDIH Kemenkes — Kepmenkes HK.01.07/MENKES/951/2026 tentang Pedoman Izin Edar Alat Kesehatan Berbasis Perangkat Lunak (dibuka di tab baru)
- Kemenkes — SATUSEHAT RME, rekam medis pasien terintegrasi secara nasional (1 September 2026) (dibuka di tab baru)
Sumber di atas diperiksa pada 31 Oktober 2026. Peraturan dan tata cara dapat berubah; selalu rujuk isi terbaru di halaman resmi sumbernya.
Isi situs ini adalah informasi umum untuk penelitian dan pendidikan. Isi ini tidak menggantikan diagnosis atau saran medis untuk pasien tertentu, bukan nasihat hukum, dan bukan rekomendasi keputusan pengadaan. Untuk peraturan dan kebijakan, selalu rujuk sumber primer resmi.